仇華史社會文化 仇華史 記者:

正常閱讀4分鐘 家 社會文化 仇華史 記者

阿曼·達尼 tirto.id - 2016 年 9 月 1 日 13:53 WIB | 2017年8月18日 17:58 更新 印尼華裔的種族仇恨和壓迫日益令人擔憂。華人群體經常被污衊為吝嗇、靠欺騙致富、壓迫當地人。儘管華人社區已經在印尼生活了數百年。 tirto.id - 2016 年 8 月 26 日星期五晚上,在 TransJakarta Senayan JCC 巴士站,一名華裔男子 Andrew Budikusuma 承認他遭到了多名男子的毆打。安德魯不僅遭到毆打,還受到辱罵和侮辱,這些言語表現出種族主義仇恨的症狀。他還被指控為“Ahok”,這是 DKI 雅加達省長 Basuki Tjahaja Purnama 的綽號,他是華裔。印度尼西亞對華人少數民族的種族主義仇恨根源顯然仍然存在。 歷史總是重演。首先是悲劇,然後是鬧劇。在這起毆打悲劇發生之前,印尼華人群體曾遭受過不少歧視。2015 年 5 月,印度尼西亞穆斯林學生行動小組 (KAMMI) 對佐科維和 JK 發起抗議,他們被指控捍衛外國和阿森團體。外國是指干預印尼經濟的外國/政府,而阿森是指被認為在印尼經濟領域擁有巨大權力的華人少數群體。 印尼對華人的種族情緒究竟根源何在?美國富蘭克林和馬歇爾學院艾米·弗里德曼的研究表明,對華人的仇恨是蘇哈托分裂政治的結果。弗里德曼在題為“印度尼西亞的政治制度和華人身份”的研究中表示,蘇哈托強迫華人社區同化,同時將他們視為非土著。 蘇哈托時代,印尼少數華人享受各種投資便利,致富致富。這個小團體最終被視為所有華人的代表,被視為一個以欺騙的方式擁有權力和財富的群體。1998 年蘇哈托下台使這種區別變得更加複雜。印尼多個城市發生的騷亂,將華人社區作為仇恨目標。 對華人群體的仇恨可以追溯到四百年前。蘇珊·布萊克本(Susan Blackburn)在《雅加達:400年的歷史》中寫道,中國社會在荷蘭人到來之前就已存在。當時的華人社區與當地居民之間的關係是平等的,就像同商一樣。當 VOC 進入時,情況就會發生變化。華人社區被VOC作為商業夥伴,與大多數當地人相比,受到特殊待遇。 華人社區與荷蘭東印度公司之間的親密關係並沒有持續多久。正如布萊克本所寫,1740 年 10 月,巴達維亞周邊地區發生了中國農民起義。中國苦力攜帶自製武器進城,城內居住著數百名同胞。儘管居住在城內的華人與城牆外的華人很少或根本沒有接觸,但有傳言稱他們計劃協助叛軍。 歐洲人和當地人的懷疑和偏執讓事情變得更糟。他們自發地向中國人發起反擊。他們不僅殺戮,還搶劫和燒毀了大約6,000至7,000間中國房屋。當時,總督阿德里安·沃爾卡尼爾下達命令:屠殺中國人。總共500名被關押在市政廳的中國人被一一釋放,然後被殘酷殺害。一周內,這座城市被燒毀,運河被血染紅,死亡人數達到一萬人。這場在巴達維亞屠殺華人的事件被稱為唐人街騷亂。 但唐人街騷亂並不是印尼華人社區唯一的血腥時刻。本尼·G·塞蒂奧諾(Benny G Setiono)所著的中文著作《政治漩渦》中指出,爪哇戰爭(1825-1830)期間也發生了對華人的屠殺。1825年9月,蘇丹哈孟庫布沃諾一世的女兒拉登·阿尤·尤達庫蘇瑪率領騎兵襲擊了位於班加萬梭羅河岸、中爪哇與東爪哇交界處的小鎮阿維。在那次旅行中,許多中國人被殺,無論是兒童還是婦女。他們被殺,屍體被肢解地留在街上。 對華人的仇恨實際上是荷蘭和爪哇當局製造的社會建構。亨德里·伊斯奈尼 (Hendri F. Isnaeni) 在雜誌《中國公民的悲痛》一文中《歷史》提到,歷史上,華裔曾多次成為群體憤怒的對象。從1740年的Chinezenmoord到1998年5月。在爪哇戰爭的背景下,當時的爪哇人討厭中國人當收稅人。 華人被爪哇蘇丹任命為主要道路、橋樑、港口、河流基地和市場的收稅員。看到中國人民收稅的成效,荷蘭人和英國在其控制的地區也做了同樣的事情。爪哇戰爭的屠殺慘劇,使得爪哇人和華人之間的仇恨日益加深。中國人開始害怕爪哇人,而爪哇人則將中國人視為放債者和勒索者。 這種仇恨根深蒂固、普遍存在,沒有和解或解釋的機會。這種一年一度的仇恨隨後在印度尼西亞發展起來。亨德里·伊斯奈尼(Hendri F. Isnaeni)寫道,20世紀初,針對華人的種族事件再次被記錄,即1912年梭羅騷亂和1918年庫杜斯騷亂。革命期間,反華運動再次發生,如1946年5月至7月發生在坦格朗、1946年9月發生在蒲甘夏皮-皮和1947年1月發生在巨港。 下一次針對華人社區的悲劇發生在1965年。當時的中國是一個主要的共產主義國家,被認為在1965年9月30日運動(G30S)中發揮了作用。當時許多中國人因為被認為是共產黨員或中國間諜而成為受害者。這種仇恨並沒有就此停止,中國人被視為當地人財富的金融家和剝削者。在這裡,原住民對抗新來者的本初理念成為犯罪的合法性。 在更現代的背景下,發生了兩起針對中國網球的極其令人髮指的歧視和暴力事件。第一次是1967年代表PGRS/PARAKU在西加里曼丹省屠殺3萬名華人。Elsam表示,這起事件發生了種族清洗,而1977年出版的《Tandjoengpoera Berdjoeng》一書中稱,至少有27,000人被殺,101,700名居民逃往坤甸,其中43,425人被遷移到坤甸縣。 當然還有1998年的騷亂,當時的華人是暴力、搶劫和嚴重歧視的受害者。這種仇外心理的症狀是經濟不平等和基於對華人的偏見的仇恨的後果。此次事件發生後,許多中國婦女被強姦,她們的商店被燒毀,生意受損。此案至今尚未結案,肇事者也從未受到調查。 國家還扮演煽動對華人仇恨的角色。通過 1967 年安佩拉內閣主席團第 06 號通知,國家在實行種族認同和身份隔離方面發揮著作用。這封信試圖將“華人”這一族群的提及標準化,因為“華人”被認為包含給印尼人民帶來負面心理政治聯想的價值觀,而“華人”則被認為更“希望被印尼民眾所利用”。 作家英達瓦蒂·阿米努丁(Indarwati Aminuddin)曾於2002年編寫了一篇有趣的報告《媒體對華裔的偏見》。該報告深入探討並質疑了新聞報導/作品中包含種族身份的相關程度。側寫與解釋新聞中一個人的身份背景相關。因此Indarwati表示,相關歸因有助於公眾徹底了解問題。然而,無關的歸因實際上會給人留下這樣的印象:一個人的錯誤與一個人的身份有關,無論是民族、宗教、種族還是語言。 英達瓦蒂接著舉了印尼各媒體在新聞框架中描述華人的例子。“後裔”和“原住民”等短語經常並列在一起來解釋受害者和肇事者的立場。因達瓦蒂在她的文章中表示,像 Tempo 這樣的媒體進行了帶有種族主義傾向的側寫。 標題為“再見,再見,真正的中國銀行。再見?” 2002年2月25日至3月3日版,Tempo寫了一篇關於中亞銀行的文章,其縮寫為BCA。BCA 的所有者是 Liem Sioe Liong,他是一位出生於福建的華人。這種歸因被認為是有問題的,因為Tempo通過其報導引導讀者認為“BCA是一家支持中國人民的銀行”。Indarwati 指責 Tempo 陷害,因為“原始中國銀行”一詞並不是一個到處都能聽到的術語,直到 Tempo 將其命名為公共雙關語。 最近試圖煽動的種族主義仇恨實際上源於身份分離的政治。印度尼西亞的華人永遠是移民,他們常常成為許多暴力和社會問題的替罪羊。在這種情況下,媒體越來越助長這種偏見,卻沒有做出任何和解的嘗試。應該努力教育華人,無論其種族如何,都是印度尼西亞公民的一部分。 ______________ 另請閱讀以下相關 Tirto.id 文章: 傳染性和致命的仇恨 另請閱讀與種族主義 相關的文章 或 Arman Dhani 的 其他有趣著作 (tirto.id - 社會文化) 記者:Arman Dhani 作者:Arman Dhani 編輯:Nurul Qomariah Pramisti 其他有趣的文章 當Airlangga Hartarto在原棕油出口案中接受12小時審查時 與其他暴力類似,經濟家庭暴力也時常發生 拒絕日惹-梭羅收費公路補償的馬古沃哈喬居民的命運 Ancol 可持續發展的三大支柱 成為第三者的決定背後的故事 Jastip進口商品業務如雨後春筍般湧現背後的盈虧 郭亮隧道,懸崖絕壁的險與魅 克馬腰蘭的痕跡為獨立戰爭鋪平了道路 HB Jassin 如何照顧印尼文學? Sejarah Deklarasi HAM Universal: Hasil Rembuk Negara Timur & Barat Berita Terkini Pertamina & Petronas Ambil Alih 35% Saham Shell di Blok Masela Cak Imin Masuk Bursa Cawapres Ganjar, PKB Yakin Bukan PHP Pertama Kali, Daging 3.000 Kambing Dam Haji Dikirim ke Indonesia WALHI Nilai Pemprov DIY Belum Mampu Atasi Masalah Sampah LPG 3 Kg Langka, Pertamina Klaim Stok Aman & Penyaluran Normal Sampah Penuh, DLH Gunungkidul Usul Perluas Lahan TPAS Wukirsari Satpol-PP DKI Jakarta Copot 2.792 Alat Peraga Kampanye Kejagung Nilai Prematur Bila Airlangga Jadi Tersangka Sekarang BLBI 沒收 Setiawan 和 Hendrawan Haryono 擁有的東塔 總檢察長辦公室調查艾爾蘭加在食用油短缺中的作用 探索 信息圖 輪廓 搜索

Baca selengkapnya di artikel "仇華史", https://tirto.id/bFLp.

dibaca normal 4 menit Home Sosial Budaya Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Reporter: Arman Dhani tirto.id - 1 Sep 2016 13:53 WIB | Diperbarui 18 Agu 2017 17:58 WIB Kebencian rasialis dan penindasan terhadap kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kelompok Tionghoa kerapkali distigma pelit, kaya dengan cara culas, dan menindas pribumi. Padahal masyarakat Tionghoa sudah turun temurun hidup di Indonesia selama ratusan tahun. tirto.id - Di sebuah halte TransJakarta Senayan JCC, Jumat malam, 26 Agustus 2016 seorang pria keturunan Tionghoa, Andrew Budikusuma, mengaku dipukuli oleh sejumlah pria. Tidak hanya dipukuli, Andrew diteriaki dan dihina dengan kata-kata merendahkan yang menunjukkan sebuah gejala kebencian rasialis. Ia juga dituduh sebagai Ahok, panggilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan keturunan Tionghoa. Akar kebencian rasialis terhadap kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia rupanya masih ada. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Pertama sebagai tragedi dan selanjutnya sebagai lelucon. Sebelum tragedi pemukulan ini, kelompok Tionghoa di Indonesia sudah mengalami banyak diskriminasi. Mei 2015 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan protes terhadap Jokowi dan JK yang dituduh membela kelompok Asing dan Aseng. Asing merujuk kepada negara/pemerintahan asing yang melakukan intervensi ekonomi di Indonesia, sementara Aseng merujuk kepada kelompok minoritas Tionghoa yang dianggap memiliki kekuasaan besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi akar dari sentimen rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia? Penelitian Amy Freedman dari Franklin and Marshall College, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah belah Soeharto. Dalam penelitian berjudul "Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia," Freedman menyebut Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Sebagian kecil etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusuhan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat Tionghoa sebagai sasaran kebencian. Kebencian terhadap kelompok Tionghoa bisa dilacak hingga empat ratus tahun yang lalu. Dalam Jakarta: Sejarah 400 tahun karya Susan Blackburn dituliskan, masyarakat Tionghoa sudah ada sebelum kedatangan Belanda. Relasi antara masyarakat Tionghoa dan penduduk setempat saat itu setara sebagai rekan pedagang. Ketika VOC masuk, kondisi berubah. Masyarakat Tionghoa dimanfaatkan VOC sebagai rekan bisnis dan mendapatkan perlakuan istimewa ketimbang kebanyakan masyarakat setempat. Hubungan mesra antara masyarakat Tionghoa dan VOC tidak berlangsung lama. Pada Oktober 1740 seperti yang ditulis Blackburn, wilayah sekitar Batavia menjadi saksi pemberontakan petani Cina. Sambil membawa senjata buatan sendiri para kuli Cina berbaris menuju kota, tempat ratusan kawan sebangsanya tinggal di dalam dinding kota. Meskipun orang Cina yang tinggal di kota sedikit sekali atau sama sekali tak berhubungan dengan orang Cina di luar dinding kota, beredar isu bahwa mereka berencana membantu para pemberontak. Kecurigaan dan paranoia orang Eropa serta pribumi membuat kondisi memburuk. Mereka secara spontan menyerang balik para Tionghoa ini. Tidak hanya membunuh mereka juga menjarah dan membakar sekitar 6.000-7.000 rumah orang Tionghoa. Adrian Volckanier Gubenur Jenderal saat itu mengeluarkan surat perintah: bunuh dan bantai orang-orang Tionghoa. Sebanyak 500 orang Cina yang dipenjara di Balai Kota satu per satu dikeluarkan lalu dibunuh dengan keji. Selama seminggu, kota terbakar hebat dan kanal-kanal menjadi merah karena darah dan korban mencapai 10.000 orang. Peristiwa pembantaian orang-orang Cina di Batavia ini dikenal dengan Geger Pecinan. Tapi Geger Pecinan bukan satu-satunya momen berdarah bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik karya Benny G Setiono disebutkan, pembantaian etnis Tionghoa juga terjadi pada masa Perang Jawa (1825-1830). September 1825, pasukan berkuda yang dipimpin putri Sultan Hamengku Buwono I, Raden Ayu Yudakusuma, menyerbu Ngawi, kota kecil di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur yang terletak di tepi Bengawan Solo. Dalam perjalanan itu banyak orang Tionghoa yang dibunuh tak peduli anak-anak atau perempuan. Mereka dibunuh dan tubuh-tubuh yang terpotong dibiarkan di jalanan. Kebencian terhadap etnis Tionghoa sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dibikin oleh penguasa, baik Belanda maupun Jawa. Hendri F. Isnaeni, dalam artikel Duka Warga Tionghoa di majalah Historia, menyebutkan bahwa dalam sejarah, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Mulai Chinezenmoord 1740 sampai Mei 1998. Dalam konteks Perang Jawa masyarakat Jawa saat itu membenci orang Tionghoa karena menjadi bandar-bandar pemungut pajak. Orang-orang Tionghoa oleh para Sultan Jawa dijadikan bandar-bandar pemungut pajak di jalan-jalan utama, jembatan, pelabuhan, pangkalan di sungai-sungai dan pasar. Melihat efektifnya orang-orang Tionghoa memungut pajak, Belanda dan Inggris melakukan hal yang sama di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Tragedi pembantaian Perang Jawa membuat kebencian antara Etnis Jawa dan Tionghoa berkembang. Orang Tionghoa menjadi takut terhadap Orang Jawa sementara Orang Jawa menganggap Tionghoa sebagai mata duitan dan pemeras. Kebencian ini mendarah daging, menyebar luas, tanpa sempat ada rekonsiliasi atau penjelasan. Kebencian menahun ini yang kemudian berkembang di Indonesia. Hendri F. Isnaeni menulis bahwa pada awal abad ke-20, kembali tercatat peristiwa rasial terhadap etnis Tionghoa, yaitu kerusuhan di Solo pada 1912 dan kerusuhan di Kudus pada 1918. Pada masa revolusi, kembali terjadi gerakan anti etnis Tionghoa, seperti yang terjadi di Tangerang pada Mei-Juli 1946, Bagan Siapi-api pada September 1946, dan Palembang pada Januari 1947. Tragedi terhadap masyarakat Tionghoa berikutnya terjadi pada saat 1965. Cina yang menjadi negara komunis besar saat itu dianggap punya peran dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S). Banyak masyarakat Tionghoa saat itu yang menjadi korban karena dianggap komunis atau mata-mata Tiongkok. Kebencian ini tidak berhenti sampai situ saja, orang-orang Cina dianggap sebagai cukong dan pemeras harta masyarakat lokal. Di sini ide primordial pribumi melawan pendatang menjadi legitimasi untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks yang lebih modern ada dua peristiwa diskriminasi dan kekerasan yang sangat keji terjadi terhadap tenis Tionghoa. Pertama adalah pembantaian terhadap 30.000 orang etnis Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat pada 1967 atas nama PGRS/PARAKU. Elsam menyebut terjadi pembersihan etnis dalam peristiwa ini, sementara dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi di Pontianak dan 43.425 orang di antaranya direlokasi di Kabupaten Pontianak. Selanjutnya tentu saja peristiwa kerusuhan 1998. Saat itu etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan, penjarahan dan diskriminasi hebat. Gejala Xenofobia ini merupakan buntut dari kesenjangan ekonomi dan kebencian berdasar prasangka kepada etnis Tionghoa. Saat peristiwa ini terjadi banyak perempuan-perempuan Tionghoa yang diperkosa, tokonya dibakar dan usaha milik mereka dirusak. Kasus ini tak pernah selesai sampai hari ini dan pelakunya tak pernah diusut. Negara juga berperan menjadi aktor dalam penyulut kebencian terhadap etnis Tionghoa. Melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967, negara berperan melakukan identifikasi rasial dan segregasi identitas. Surat itu adalah upaya penyeragaman penyebutan kelompok etnis “Tionghoa” yang dianggap mengandung nilai-nilai yang memberi asosiasi-psikopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, menjadi “Cina” yang dianggap lebih “dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.” Indarwati Aminuddin, seorang penulis, pernah menyusun laporan menarik tentang Prasangka Media Terhadap Etnik Tionghoa pada 2002. Laporan itu dengan bernas mengupas dan mempersoalkan sejauh mana pencantuman identitas rasial seseorang relevan dalam laporan/karya jurnalistik. Profiling atau penyosokan menjadi relevan untuk menjelaskan konteks identitas seseorang dalam pemberitaan. Maka Indarwati mengatakan bahwa atribusi yang relevan membantu publik memahami persoalan dengan lengkap. Namun, atribusi yang tak relevan justru menciptakan kesan bahwa kesalahan seseorang terkait dengan identitasnya, entah itu suku, agama, ras atau bahasa. Indarwati lantas memberikan sebuah contoh dari berbagai media di Indonesia yang melakukan profiling terhadap etnis Tionghoa dalam framing berita. Frasa seperti “warga keturunan”dan “pribumi” kerap disandingkan untuk menjelaskan posisi korban dan pelaku. Dalam tulisannya itu Indarwati mengatakan bahwa media sekelas Tempo pernah melakukan profiling dengan tendensi rasis. Berita yang berjudul “Bye, Bye, Bank Cina Asli. Bye?” edisi 25 Februari-03 Maret 2002, Tempo menuliskan tentang Bank Central Asia yang memiliki akronim BCA. BCA dimiliki oleh Liem Sioe Liong, orang Cina, asli kelahiran Fujian. Atribusi ini dianggap bermasalah karena melalui pemberitaannya itu Tempo menggiring pembacanya untuk berpikir “bahwa BCA adalah bank yang menghidupi orang-orang Cina”. Indarwati menuduh bahwa Tempo melakukan framing karena istilah “Bank Cina Asli” itu bukan sebuah istilah yang bisa didengar di mana-mana hingga Tempo membaptisnya jadi plesetan umum. Kebencian rasialis yang akhir-akhir ini coba dikobarkan sebenarnya bermula dari politik pemisahan identitas. Bahwa orang Tionghoa di Indonesia selamanya adalah pendatang, mereka kerap menjadi kambing hitam dari banyak kekerasan dan masalah sosial. Media dalam hal ini semakin memupuk prasangka itu tanpa ada upaya rekonsiliasi. Semestinya harus ada upaya pendidikan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari warga negara Indonesia, terlepas dari ras yang ia sandang. ______________ Baca juga artikel Tirto.id terkait berikut ini: Kebencian yang Menular dan Mematikan Baca juga artikel terkait RASIALISME atau tulisan menarik lainnya Arman Dhani (tirto.id - Sosial Budaya) Reporter: Arman Dhani Penulis: Arman Dhani Editor: Nurul Qomariyah Pramisti Artikel Menarik Lainnya Ketika Airlangga Hartarto Diperiksa 12 Jam di Kasus Ekspor CPO Sama dengan Kekerasan Lainnya, KDRT Finansial Kerap Terjadi Nasib Warga Maguwoharjo yang Menolak Ganti Rugi Tol Jogja-Solo Tiga Pilar Utama Keberlanjutan Ancol Cerita-cerita di Balik Keputusan menjadi Orang Ketiga Untung Rugi di Balik Menjamurnya Bisnis Jastip Barang Impor Terowongan Guoliang, Bahaya dan Pesona di Tebing Terjal Jejak di Kemayoran yang Membuka Jalan kepada Perang Kemerdekaan Bagaimana H.B. Jassin Merawat Sastra Indonesia? Sejarah Deklarasi HAM Universal: Hasil Rembuk Negara Timur & Barat Berita Terkini Pertamina & Petronas Ambil Alih 35% Saham Shell di Blok Masela Cak Imin Masuk Bursa Cawapres Ganjar, PKB Yakin Bukan PHP Pertama Kali, Daging 3.000 Kambing Dam Haji Dikirim ke Indonesia WALHI Nilai Pemprov DIY Belum Mampu Atasi Masalah Sampah LPG 3 Kg Langka, Pertamina Klaim Stok Aman & Penyaluran Normal Sampah Penuh, DLH Gunungkidul Usul Perluas Lahan TPAS Wukirsari Satpol-PP DKI Jakarta Copot 2.792 Alat Peraga Kampanye Kejagung Nilai Prematur Bila Airlangga Jadi Tersangka Sekarang BLBI Sita The East Tower Milik Setiawan & Hendrawan Haryono Kejagung Dalami Peran Airlangga saat Kelangkaan Minyak Goreng Explore Infografik Profil Search

Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa", https://tirto.id/bFLp.

留言

這個網誌中的熱門文章

北越故事:童年、從軍、戰場、戰後、晚年【平民眼中的戰爭:從香蕉湯到尿袋人生】

投稿:戰爭不是劇本:從香蕉湯到尿袋人生